Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 20-22 September.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari Peraturan Perundang-undangan tentang peran serta pejabat PPNS dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dia menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang tugas dan fungsi PPNS yang dapat diterapkan secara bertanggungjawab dan profesional dalam lingkup tugas masing-masing.

"Sehingga masyarakat melihat bahwa aparatur PPNS Pemerintah DKI Jakarta hadir dalam setiap penegakan pelanggaran Perda maupun Perkada dan tidak terjadi pembiaran atas pelanggaran yang begitu masif yang menyangkut kehidupan masyarakat,” ujar Arifin, Kamis (21/9).

Arifin menjelaskan, pejabat PPNS memiliki pengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 (1) dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Dalam pasal ini menyebutkan ada dua pejabat penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,” ucap Arifin.

Oleh karena itu menurutnya, diperlukan sinergitas dan komitmen bersama antara Pejabat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan Pejabat PPNS pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkannya.

"Menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harus berkomitmen, untuk melakukan akselerasi dan konsolidasi serta melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penegakkan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Arifin.

Dia menambahkan, pada tahun ini Sekretariat PPNS telah melakukan penguatan Regulasi terkait PPNS melalui Harmonisasi Draft Revisi Perda 3 Tahun 1986 tentang PPNS yang akan dibahas di DPRD DKI Jakarta untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) PPNS.

"Dengan adanya Perda PPNS ini semoga dapat membantu kinerja para penyidik baik di Satpol PP maupun di OPD lainnya. Khususnya terhadap perlindungan PPNS dari ancaman baik fisik maupun karena kebijakan,” tandasnya.