Dalam rangka penguatan dan menjaga stabilitas ekonomi di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan ekonomi untuk lebih memperhatikan dan mengawasi pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di ibu kota.

Menurut Pj Gubernur Heru, pengawasan volume transaksi penjualan produk dalam negeri terhadap pelaku UMKM juga perlu didukung oleh program-program yang baik guna menunjang keberlanjutan usaha.

"Saya mendorong para pelaku UMKM di Jakarta dapat memasarkan produknya melalui penjualan online di berbagai platform e-commerce. Misalnya, melalui kolom penjualan khusus produk buatan dalam negeri. Silakan teman-teman UMKM aktif mengkampanyekan kebanggaan memakai produk-produk tersebut kepada masyarakat," ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (9/9).

Pj Gubernur Heru mengatakan, keberlanjutan UMKM di Jakarta menjadi tanggung jawab bersama, terlebih dalam mendukung produk-produk lokal mengkampanyekan penjualannya di berbagai platform e-commerce. Menurutnya, hal tersebut menjadi penting dilakukan untuk membangun kembali ekonomi yang kuat dan inklusif di masa depan.

“Perlu adanya dukungan yang memadai terhadap para pelaku UMKM ini agar mereka dapat mengedepankan kualitas produknya. Hal ini akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pemulihan kesehatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," imbuh Pj Gubernur Heru.

Dalam menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Heru tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) telah menyiapkan berbagai program pengembangan dan pembinaan bagi para pelaku UMKM di Jakarta.

Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, pihaknya telah menyusun sejumlah strategi dalam mencari peluang peningkatan ekonomi. Di antaranya, dengan penggunaan sistem e-order dan kegiatan business matching. Ratu mengungkapkan, penggunaan produk dalam negeri juga telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pembelian barang atau jasa melalui e-katalog.

"Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan pada setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar bisa terukur. Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi komitmen P3DN di Pemprov DKI Jakarta yang mencapai 91,82 persen," kata Ratu.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya juga telah melaksanakan program pembinaan UMKM dalam penguatan ekonomi masyarakat kota dan pesisir melalui berbagai produk pangan dan kerajinan tangan.

"Hingga saat ini, sekitar 19 ribu orang pelaku UMKM telah kita bina. Mereka bergerak di bidang pertanian perkotaan (urban farming), peternakan, dan perikanan. Kami juga telah berhasil mendapatkan olahan pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 97,08 ton," ujarnya.

Suharini mengatakan, keberhasilan ini tak lepas dari sinergi yang dilakukan dengan berbagai pihak untuk mengupayakan para pelaku UMKM di Jakarta dapat naik kelas. Harapannya, keragaman UMKM di berbagai sektor ini juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan, dan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui produk dan layanan yang terjangkau.