Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) atas dukungan pembiayaan kreatif dalam penyediaan infrastruktur transportasi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung Kemenhub RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

“Hari ini, saya mewakili Pemprov DKI Jakarta menerima piagam penghargaan tersebut dari Menteri Perhubungan. Kami berterima kasih atas penghargaan untuk Pemprov DKI Jakarta ini,” ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Pj Gubernur Heru menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus mendorong skema pembiayaan kreatif sebagai solusi memacu pembangunan tanpa membebani anggaran pemerintah, termasuk dalam pengembangan infrastruktur transportasi massal di Jakarta.

“Jadi, ada beberapa konsep untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain memakai anggaran dari APBN atau APBD, masih ada skema pembiayaan kreatif lainnya yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah, termasuk di Jakarta,” kata Pj Gubernur Heru.

Pj Gubernur Heru melanjutkan, Pemprov DKI telah menerapkan skema pembiayaan kreatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur transportasi publik di Kota Jakarta, seperti MRT dan LRT.

“Kami mengharapkan dengan adanya skema pembiayaan kreatif ini, kita bisa lebih fleksibel membangun Jakarta,” imbuhnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan porsi penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif non-APBN. Salah satu upaya yang dilakukan, yaitu memperkuat kelembagaan, dengan membentuk unit kerja baru bernama Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT).

Menhub Budi mendorong jajarannya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan tentang berbagai skema pembiayaan kreatif yang ada, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pinjam pakai, sewa, ketupi, dan lain sebagainya.

“Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat realisasi kerja sama dengan pelibatan berbagai pihak, baik itu BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. Kita ingin sektor non-pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” tandas Menhub Budi.