Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan arahan kepada jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Auditorium Ki Hajar Dewantoro, Gedung Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Dalam arahannya, Pj Gubernur Heru menekankan, kualitas pendidikan di Jakarta harus tetap terjaga.

"Saya meminta kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan di tiap wilayah untuk lebih banyak turun ke sekolah-sekolah. Saya juga minta kepada Kepala Sekolah dan pengawas sekolah agar Kartu Jakarta Pintar (KJP) itu tepat sasaran, sehingga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan," tegas Pj Gubernur Heru, dikutip dari Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, Pj Gubernur Heru menekankan tindakan bullying tidak terjadi terhadap anak didik. Pihak sekolah dan Suku Dinas Pendidikan di tiap wilayah harus memastikan hal tersebut secara berkala untuk masa depan anak bangsa.

"Karena itu, saya minta jajaran turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan berbagai hal, termasuk harus memastikan tidak ada tindakan bullying di antara anak didik,” imbuhnya.

Terakhir, Pj Gubernur Heru menegaskan, kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat dicabut jika pemegang kartu terlibat tindakan anarkis, seperti tawuran.

"Seperti yang saya sebut di awal, kualitas pendidikan harus diperhatikan dan terjaga. Perilaku siswa juga termasuk dalam kualitas pendidikan, jadi jika tawuran maka KJP dicabut. Anak didik dan orang tua pun diimbau untuk tetap mengutamakan sekolah dan menggunakan waktu yang ada untuk belajar atau mengambil kelas/keterampilan tambahan. Dengan begitu, seharusnya sudah tidak ada waktu lagi untuk tawuran,” tuturnya.

Untuk meminimalisir terjadinya tawuran antarwarga yang melibatkan peserta didik, Pj Gubernur Heru akan terus berkomunikasi dengan TNI dan Polri agar kasus tersebut menurun, bahkan tidak terjadi lagi di Jakarta.

"Saya sudah bertemu dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kasatpol PP, itu nanti akan keliling bersama untuk mengurangi tawuran yang ada dan kriminalitas lainnya," tandasnya.