Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih belum berencana menyerahkan draft naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang‎ Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Stategis Pantai Utara (Pantura) ke DPRD DKI. Sebab, Raperda yang mengatur reklamasi 17 pulau di Pantura itu masih akan dimatangkan dengan berbagai elemen terlebih dahulu.

‎"Arahan Pak Sekretaris Daerah (Sekda) tadi, kita matangkan dulu dengan berbagai elemen yang ada di sana," kata ‎Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati di Balaikota, Selasa (23/6).

Tuty menjelaskan, ‎pembahasan Raperda RTR Pantura ini melibatkan berbagai elemen‎ seperti BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan BUMD DKI PT Jakpro serta para pengembang yang telah disetujui untuk menggarap proyek reklamasi.

‎"Kan nanti ada Pelindo, kemudian Jakpro di samping juga pengembang-pengembang. Itu perlu dilakukan uji sinkronisasi," terangnya.

‎Ia juga mengaku telah beberapa kali mencoba membahas draft Rapeda Pantura ini dengan staf ahli Gubernur DKI. Pembahasan‎ Raperda tersebut juga sudah dilakukan konsultasi publik bersama dengan para pihak yang terlibat di dalam proyek reklamasi.

‎"Nanti kan ada pihak yang ada di dalam pulau-pulau itu," jelasnya.

Tuty menambahkan, untuk menghilangkan potensi masalah yang kemungkinan bisa‎ timbul ke depan, Pemprov DKI juga terus berupaya menggelar diskusi sebanyak-banyaknya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Nanti prosesnya juga melalui uji Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Itu ada menteri-menteri semua," tandasnya.