Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta berhasil mempertahankan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai Tertinggi (A) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (6/12) lalu.

Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Benni Aguscandra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajarannya yang telah berkomitmen dan berdedikasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Benni juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah mengurus perizinan atau nonperizinan secara mandiri dan turut terlibat aktif dalam kampanye publik 'Urus Izin Sendiri itu Mudah'.

“Insya Allah melalui komitmen amanah dan kerja nyata serta dukungan dari masyarakat, kami akan terus hadir sebagai inisiator dan inovator serta menjadi inspirasi bagi penyelenggara pelayanan publik lainnya di Indonesia maupun mancanegara,” ujarnya, Kamis (8/12).

Benni mengatakan, pihaknya terus memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas PMPTSP DKI Jakarta dilakukan secara profesional, efektif, efisien, transparan, adaptif dan berkelanjutan.

Hal ini sebagaimana amanat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi berkelas dunia dan berupaya memberantas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.

“Pemberantasan segala bentuk pungli dalam pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi berkelas dunia akan terus kita upayakan dengan menyederhanakan birokrasi, menghadirkan inovasi-inovasi layanan berbasis digital yang memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” urai Benni.  

Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan seluruh instansi pemerintah harus memberikan dampak terukur dalam mengentaskan permasalahan di tengah masyarakat.

Karena itu, dalam rangka mempercepat dampak perubahan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB menjadikan penerapan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai indikator penilaian dan evaluasi tiap- tiap instansi.

“Dalam waktu dekat, kita akan pilih beberapa pemerintah daerah sebagai pilot project dari Mal Pelayanan Publik Digital. Gedung fisik untuk pelayanan, penting. Namun digitalisasi pelayanan, juga penting untuk terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman,” tandas Anas.

Perlu diketahui, berbagai Inovasi yang dihadirkan Dinas PMPTSP DKI Jakarta dan telah menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia maupun pemerintah negara-negara sahabat.

Tercatat, sepanjang Januari-Desember 2022, DPMPTSP DKI Jakarta telah menerima kunjungan kerja dalam rangka studi tiru penyelenggaraan pelayanan publik prima di Jakarta.

Sedikitnya ada 43 Kunjungan Kerja instansi atau lembaga dengan lebih dari 696 peserta, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun delegasi pemerintah negara sahabat.

Selain itu, Dinas PMPTSP DKI Jakarta juga gencar memberikan keterbukaan informasi publik mengenai prosedur perizinan dan nonperizinan, kebijakan, inovasi dan capaian DPMPTSP DKI Jakarta melalui media sosial @layananjakarta termasuk memberikan layanan penyuluhan dan asistensi pengajuan perizinan dan nonperizinan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta.