Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat terkait permasalahan di lapangan secara tuntas melalui sistem bernama Cepat Respon Masyarakat (CRM).

CRM merupakan sistem terintegrasi berbentuk aplikasi mobile dan web yang dapat digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI. Termasuk aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menindaklanjuti laporan warga secara lebih efisien.

Aplikasi CRM menaungi 13 kanal pengaduan resmi milik Pemprov DKI Jakarta yang selama ini sudah berjalan. Melalui CRM, pengaduan warga langsung didistribusikan ke instansi terkait, sehingga masalah bisa cepat terselesaikan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Raides Aryanto mengatakan, CRM membuat waktu koordinasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dengan hasil yang efektif.

Dinas Kominfotik DKI Jakarta melalui BLUD Jakarta Smart City bersama Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DKI Jakarta terus mengukur tingkat ketuntasan laporan atau aduan yang diterima untuk menjaga kualitas layanan kepada warga.

“By system kita sudah siapkan namanya CRM. Yang perlu kita lakukan sekarang bagaimana aduan atau laporan masyarakat itu cepat direspon dan ditindaklanjuti sampai tuntas. Ini menyangkut kepentingan publik. Bukan warga yang mengadu saja, tapi untuk masyarakat lainnya,” ungkap Raides, Rabu (7/12).

Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha menjelaskan, kualitas ketuntasan aduan terus ditingkatkan karena secara sistem CRM hanya menerima laporan sebelum dan sesudah (before-after) yang berbasis foto. Hal itu perlu validasi faktual untuk memastikan permasalahan di lapangan ditangani secara tuntas.

“Memang ada beberapa PR yang harus kita selesaikan dari segi ketuntasan dan kualitas tindak lanjut. Banyaknya aduan ini dan tim yang tersedia di lapangan ini menjadi tantangan,“ terangnya.

Yudhistira menambahkan, saat ini, CRM dibangun dengan sistem yang mengalami perbaikan dan penambahan fitur validasi serta verifikasi. Fitur ini hadir untuk meninjau ulang kerja tindak lanjut para petugas di lokasi permasalahan sampai benar-benar tuntas sesuai dengan yang diharapkan warga pelapor.

Kehadiran CRM dipastikan dapat memberikan manfaat bagi warga Jakarta guna meyakinkan permasalahan yang diadukan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga sebagai bukti transparansi OPD dalam menyelesaikan laporan melalui sistem pelacakan di kanal pengaduan warga.

“Kita akan memonitor kemungkinan yang mungkin bisa disalahgunakan sekaligus mengukur kualitas ketuntasan. Kita harus memastikan di lapangan itu benar-benar selesai atau tidak,” tandas Yudhistira.