Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar workshop capacity building dalam rangka implementasi pengendalian dampak bencana iklim di Asia Tenggara, yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini digelar berkolaborasi dengan United Cities and Local Govemments Asia Pasific (UCLG Aspac) dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali. Workshop dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara Asia Tenggara secara daring dan akan digelar selama dua hari mulai tanggal 28 hingga 29 September 2022.

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim di dunia.

"Kawasan Asia Tenggara menghadapi kenaikan muka air laut, gelombang panas, ancaman tenggelam dan kenaikan badai yang intens," ujar Marullah Matali, Rabu (28/9).

Ia mengungkapkan, sembilan dari 10 negara anggota ASEAN telah meratifikasi Paris Aggreement dan akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat sehingga dapat mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030.

"Kolaborasi antar negara ASEAN menjadi penting untuk mencapai target NDC tahun 2030 dan mengatasi tantangan perubahan iklim global dari kawasan Asia Tenggara," ungkapnya.

Menurutnya, komitmen terhadap NDC 2030 harus dicapai hingga level pemerintahan paling bawah yaitu kota, sehingga dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah kota untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

"Untuk itu, Jakarta memiliki target menjadi kota berketahanan iklim pada tahun 2030. Artinya, Jakarta tidak hanya komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen dan secara ambisius boleh menjadi 50 persen tetapi juga mencapai net zero pada tahun 2050 mendatang," ungkapnya.

Kota Jakarta, sambung Marullah, bercita-cita memiliki sistem perkotaan yang tahan guncangan dan tekanan akibat perubahan iklim. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen kuat terlihat dalam mengatasi perubahan iklim global.

”Kami pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memberlakukan krisis iklim sebagai ancaman nyata dengan melaksanakan pembangunan yang berketahanan iklim sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2020 - 2024. Sejumlah kebijakan di DKI Jakarta telah diterbitkan dalam penanganan perubahan iklim dengan melibatkan lintas sektoral," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menambahkan, workshop dihadiri perwakilan kota di Asia Tenggara dan Indonesia untuk berdiskusi seputar dampak bencana iklim.

"Ini forum untuk berdiskusi, saling bekerja sama dan belajar terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi bencana iklim di kota Asia Tenggara maupun dunia. Mudah-mudahan acara ini bisa terus dilakukan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup bersama stakeholder lainnya," tandasnya.