Meski telah membantu program kesehatan seperti kegiatan posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kesejahteraan anggota PKK belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kurangnya perhatian tersebut membuat anggota PKK meminta diberikan uang honor yang lebih memadai dibandingkan yang diberikan saat ini.

Rohana (40) anggota PKK Kelurahan Tomang mengaku, memiliki tugas yang berat yang harus dilakoninya bersama 16 anggota PKK lainya. Namun, selama ini ia dan teman-temannya hanya menerima honor sebesar 110 ribu per bulan dan Rp 70 ribu setiap ada kegiatan. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan beratnya tugas anggota PKK sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat.

"Saya hanya menerima honor sebesar Rp 110 ribu per bulan, sedangkan setiap kegiatan hanya menerima upah Rp 70 ribu seperti kegiatan jumantik dan posyandu. Belum lagi saya harus melakukan pengkaderan kepada para ibu supaya ikut berorganisasi," keluh Rohana, Jumat (28/3).

Sekretaris Kelurahan Tomang, Zainudin mengatakan, prihatin terhadap honor yang diterima oleh ibu PKK yang berbeda dengan RT/RW dan LMK, sementara di lapangan para ibu PKK lebih banyak terlibat kegiatan pelayanan dibanding dengan RT/RW dan LMK yang hanya bersifat manajerial saja. Meski hanya bersifat manajerial perhatian kepada RT/RW sudah lebih dari cukup karena mendapat uang kehormatan sebesar 950 ribu dan Rp 1,5 Juta untuk LMK.

"Jika kita bandingkan dengan uang kehormatan yang diterima oleh RT/RW atau LMK tentu saja kita miris melihat honor para ibu PKK sebesar Rp 110 per bulan, sementara tugas pelayanan secara riil ada di mereka. Saya rasa ini kurang adil," ujar Zainudin.

Untuk itu, Zainudin berharap agar pemprov juga memperhatikan kesejahteraan para ibu PKK guna meningkatkan pelayanan di tingkat bawah. "Saya harap agar para ibu PKK mendapat uang kehormatan sama seperti LMK, RT atau RW. Semoga usul ini bisa didengar oleh Pak Jokowi," harapnya.