Ketua Kelompok Pengaduan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Agus Saputra bersama Lurah Cipinang Melayu Arroyantoro memimpin rapat sebelum sebelum melakukan pendataan langsung ke lokasi

Pendataan dilakukan terhadap sebanyak 19 peta bidang yang telah terinventarisir

Agus menjelaskan, bangunan yang belum dibayarkan itu yakni pihak KCIC telah menyelesaikan penggantian lahan namun belum menyertakan pembayaran terhadap keberadaan bangunan warga

Pada bangunan milik warga di bawah luasan 100 meter secara aturan bisa segera dibayarkan. Sedangkan bangunan dengan luasan lebih dari 100 meter harus melalui proses kajian lebih dahulu oleh tim sebelum diputus dilakukan penggantian atau tidak

Selain bangunan milik warga, ada sejumlah lokasi diduga aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terungkap dari proses pendataan di lapangan seperti Jalan Sulaeman

Terkait temuan dari pendataan lapangan itu, Agus mengaku akan melaporkannya dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Arsip Daerah (BPAD). Data itu nantinya akan dipelajari oleh BPAD untuk memastikan apakah aset dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD)