Jakarta and Kelantan Explore Cooperation in Tourism and Culture
The Jakarta Governor, Pramono Anung received an honorary visit from the Chief Minister of the State of Kelantan, Dato' Panglima Perang Ustaz Dato' Haji Mohd Nassuruddin Bin Haji Daud, at the Jakarta City Hall.This meeting aims to strengthen bilateral relations between Jakarta and Kelantan, covering the tourism, health, investment, education, and cultural sectors.
50 DKM di Jakbar Diedukasi Pemotongan Hewan Kurban
Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat menggelar Sosialisasi Tata Cara Pemotongan dan Penanganan Daging Hewan Kurban di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat.Total sebanyak 50 orang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Jakarta Barat mengikuti kegiatan sebagai peserta.
Pramono Stresses Jakarta Remains Capital Until Presidential Decree Issued
Jakarta Governor Pramono Anung has welcomed the Constitutional Court's ruling (MK), which reaffirms that Jakarta still holds the status of Indonesia's capital.Pramono made the statement after meeting with the Chief Minister of Kelantan, Malaysia, Dato' Panglima Perang Ustaz Dato' Haji Mohd Nassuruddin Bin Haji Daud, at City Hall.
Pramono Pastikan Keamanan Proyek LRT Velodrome-Manggarai Jadi Prioritas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai. Hal ini disampaikan Pramono saat menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan proyek ini mengingat target operasi penuh akan dilakukan pada Agustus 2026.
Pramono Tegaskan Jakarta Tetap Ibu Kota Hingga Terbitnya Keppres
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Hal ini disampaikan Pramono usai bertemu Menteri Besar Kelantan Malaysia, Dato' Panglima Perang Ustaz Dato' Haji Mohd Nassuruddin Bin Haji Daud di Balai Kota. Menurut Pramono, langkah administratif yang selama ini dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejalan dengan putusan MK tersebut.