Menggapai Asa di Sekolah Swasta Tanpa Biaya

“Tentunya senang, ya, sekolah ini menjadi salah satu sekolah swasta yang digratiskan. Program ini bisa membantu orangtuaku dalam menyiapkan dana untuk kuliah nanti,” ujar Michael Ezell Alexander, siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cahaya Sakti saat ditanya mengenai program sekolah swasta gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Michael yang mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) ini memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi ke luar negeri. SMK Cahaya Sakti merupakan salah satu dari 63 sekolah swasta yang termasuk dalam program sekolah swasta gratis gelombang kedua yang dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Sebelumnya pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan 40 sekolah swasta gratis. Saat ini, Pemprov DKI memiliki total 103 sekolah swasta berbagai jenjang yang tidak membebankan biaya sepeser pun kepada siswanya.

Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekolah swasta agar bisa didanai oleh Pemprov DKI. Ketentuan tersebut di antaranya adalah mempunyai izin pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta aktif dalam pembaruan data di sistem pendidikan nasional. Selain itu, sekolah juga wajib terakreditasi, menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus, dan tidak tergabung dalam sistem kerja sama tertentu dengan pihak lain. Sekolah yang mengikuti program ini juga harus bersedia mengikuti aturan pendanaan dari Pemprov DKI serta memiliki rekening resmi atas nama sekolah. Kemudian, prioritas diberikan kepada sekolah swasta yang berada di kelurahan yang tidak terdapat satuan pendidikan milik Pemprov DKI atau sekolah negeri sejenjang.

Kepala Sekolah SMK Cahaya Sakti, Walter Rudolf, mengaku senang dan bersyukur sekolah yang dipimpinnya terpilih menjadi salah satu sekolah swasta yang digratiskan. “Sangat bagus sekali, ya. Itu (program sekolah swasta gratis) menandakan bahwa pemerintah peduli terhadap pendidikan warganya. Saya berharap ke depannya semakin banyak sekolah swasta yang mengikuti program ini,” ujar Rudolf menambahkan. SMK Cahaya Sakti yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu itu kini memiliki sembilan kelas yang terdiri dari jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga, Desain Komunikasi Visual, serta Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Pemprov DKI Jakarta membatasi jumlah peserta didik maksimal 36 siswa tiap kelas untuk menjaga aktivitas belajar-mengajar tetap kondusif. Sejak ditetapkan sebagai sekolah swasta gratis, SMK Cahaya Sakti kebanjiran peminat, jumlah pendaftar melonjak 300 persen dari tahun sebelumnya. Dengan seleksi yang makin ketat, hal itu berdampak pada kualitas peserta didik yang berhasil lolos menjadi siswa SMK Cahaya Sakti menjadi lebih baik.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp253,6 miliar untuk mendukung program sekolah swasta gratis. Jumlah itu dibagi kepada 103 sekolah swasta berbagai jenjang yang tersebar di seluruh Jakarta, utamanya yang berada di kelurahan yang tidak terdapat sekolah negeri. Melalui program ini, Pemprov DKI berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya atau minimnya fasilitas sekolah negeri di wilayahnya. Keberpihakan Pemprov DKI Jakarta pada pendidikan tidak hanya tercermin dari program sekolah swasta gratis. Selain program tersebut, Pemprov DKI terus memperkuat sistem dan menambah kuota penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sepanjang 2025, Pemprov bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta berhasil memutihkan 6.050 ijazah dengan anggaran mencapai Rp14,9 miliar.

Pemutihan ijazah merupakan penyerahan ijazah kepada pemiliknya yang sempat tertahan di sekolah karena kendala biaya. Kemudian, dana sebesar Rp100 miliar telah disiapkan untuk menghadirkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta yang ditujukan untuk sekitar 50-70 mahasiswa pada tahun 2027. Program yang nantinya akan dikelola bersama dengan LPDP Pusat ini merupakan beasiswa untuk mahasiswa Jakarta yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Gubernur Pramono Anung dalam beberapa kesempatan akan membentuk skema pembiayaan kolaboratif (Jakarta Collaboration Fund) untuk memperkuat alokasi dana pendidikan serta pembangunan fasilitas sekolah tanpa tergantung penuh pada APBD.

Dengan sejumlah program yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, terutama program sekolah swasta gratis, diharapkan akses terhadap pendidikan wajib belajar 12 tahun bahkan hingga jenjang perguruan tinggi makin terbuka lebar, seperti grafis telapak tangan pada logo 5 Abad Jakarta yang mencerminkan cita-cita tinggi sebagai kota global dan berbudaya.