Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jakut Dibentuk

Reporter : Budhi Firmansyah Surapati | Editor : Budhy Tristanto | Rabu, 18 Maret 2020 14:11 WIB | Dibaca 3410 kali
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jakut Dibentuk (Foto : Budhi Firmansyah Surapati / Beritajakarta.id)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Forum Pimpinan Kota (Forkopimko), membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Corona (COVID-19).

" Kami Forkopimko sudah melaksanakan e-meeting di kantor masing-masing "

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, gugus tugas ini menggandeng stakeholder dan elemen masyarakat, dengan fungsi mengevaluasi dan melaporkan hasil penanganan COVID-19 kepada gugus tugas tingkat Provinsi DKI Jakarta.

"Kami Forkopimko sudah melaksanakan e-meeting di kantor masing-masing untuk membahas pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini," katanya, Rabu (18/3).

Dijelaskan Ali, sebagai langkah awal, pendataan Person In Charge (PIC) dari setiap jajaran Forkopimko tengah dilakukan. Termasuk mendata PIC stakeholder dan elemen masyarakat agar tim gugus tugas semakin solid dalam menangani pandemi COVID-19.

Hasil pendataan tersebut, lanjut Ali, akan dijadikan bahan penyusunan rencana aksi yang  dituangkan dalam format pelaporan kegiatan seperti penyemprotan cairan disinfektan dan penutupan taman publik yang hasilnya dilaporkan ke tingkat provinsi.

Ali menambahkan, selain aksi pencegahan penyebaran COVID 19, gugus tugas juga berperan menjaga keseimbangan pasokan sembilan bahan pokok (sembako) mulai dari pendistribusian hingga pembelian masyarakat.

"Jadi bagaimana pasokan sembako di Jakarta Utara itu aman. Dalam artian yang dibutuhkan masyarakat terakomodir dengan baik, itu juga bagian dari pekerjaan gugus tugas," tambahnya.

Agar tidak terjadi kekurangan sembako di Jakarta Utara, diterangkan Ali, gugus tugas akan memberikan imbauan kesadaran masyarakat agar membatasi pembelian. Dengan begitu tidak sampai terjadi kepanikan masyarakat ditengah mewabahnya COVID-19.

"Akan ada sistem pengaturan mulai dari penjualannya, pendistribusian, dan pembelian yang tidak boleh memborong," tandasnya.

TOP