DKI Tolak Suntik Dana untuk BUMD Berkinerja Buruk

Reporter : Erna Martiyanti | Editor : Dunih | Rabu, 14 Januari 2015 18:00 WIB | Dibaca 4790 kali
(Foto : / Beritajakarta.id)

Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta telah mengajukan penyertaan modal pemerintah (PMP). Namun, Pemprov DKI akan lebih hati-hati dengan permintaan tersebut. Bahkan, untuk BUMD berkinerja buruk dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut.

" Ini perlu kita evaluasi, kita tidak ingin memanjakan dan menganakemaskan BUMD yang tidak profesional"

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengatakan, tidak akan menaganakemaskan BUMD. Jika kinerja BUMD tersebut dinilai tidak baik, maka pengajuan PMP akan dipelajari terlebih dahulu. Apakah permintaan itu untuk menyehatkan perusahaan atau hanya sekadar permintaan saja.

"Memang perlu dievaluasi apa perlu dengan adanya PMP? BUMD semakin sehat dalam menjalankan fungsinya atau justru ini hanya memanjakan. Ini perlu kita evaluasi, kita tidak ingin memanjakan dan menganakemaskan BUMD yang tidak profesional," kata Djarot, di Balaikita DKI Jakarta, Rabu (14/1).

Dalam Rancangan APBD 2015 pun hanya tiga BUMD yang akan mendapatkan PMP. Ketiganya yakni PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,6 triliun, BUMD Transjakarta sebesar Rp 500 miliar, dan Bank DKI sebesar Rp 500 miliar. Padahal, sebelumnya ada 14 BUMD yang mengajukan PMP pada tahun ini, seperti PT Jakarta Propertindo, PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Penjamin Kredit Daerah, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

"Ada beberapa memang dan perlu kita evaluasi apakah betul-betul positif bagi mereka, atau hanya sekedar hanya tiap tahun dan mengajukan saja," ujarnya.

Menurut mantan Walikota Blitar itu, masing-masing BUMD memang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi seharusnya BUMD tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Karena juga harus mendukung pelayanan publik yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. "BUMD itu tidak melulu 100 persen full bisnis, bisnis ya tapi ada muatan-muatan sosial, tanggung jawab sosial yang harus dipikirkan," tegasnya.

Kendati demikian dia enggan menyebutkan BUMD mana saja yang sering mengajukan PMP, namun tidak ada kemajuan yang berarti.