Ini Catatan Lima Komisi DPRD DKI Terkait Raperda APBD 2020

Reporter : Folmer | Editor : Budhy Tristanto | Senin, 09 Desember 2019 20:50 WIB | Dibaca 635 kali
Ini Catatan Lima Komisi DPRD DKI Terkait Raperda APBD 2020 (Foto : Reza Hapiz / Beritajakarta.id)

Lima Komisi di DPRD DKI menyampaikan catatan atas pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2020 kepada Badan Anggaran (Banggar), Senin (9/12).

"Laporan lengkap. Namun terjadi  penambahan anggaran untuk Carik Jakarta dan dana parpol, "

Komisi A melalui ketuanya Mujiyono, menyampaikan catatan atas hasil persetujuan postur belanja langsung dan belanja tidak langsung legislator bidang pemerintahan bersama SKPD mitra kerja dari Rp10,40 triliun menjadi Rp10,41 triliun.  

Menurut Mujiyono, penyesuaian disebabkan sejumlah persetujuan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan SKPD. Di antaranya orientasi Carik Jakarta untuk operasional Dasa Wisma tingkat kelurahan serta dana partai politik.

"Laporan lengkap. Namun terjadi  penambahan anggaran untuk Carik Jakarta dan dana parpol. Serta pergeseran kegiatan di sejumlah SKPD, tapi tidak merubah pagu anggaran, di antaranya pengurangan kegiatan kelurahan di Jakarta Barat," paparnya.

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, mengungkapkan sejumlah hasil kesepakatan pembahasan Raperda APBD 2020 bersama dewan bidang perekonomian sebesar Rp 4,13 triliun disebabkan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) atas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebesar Rp 4,2 juta per orang pada tahun 2020.

“Yang lain tidak ada perubahan, termasuk alokasi anggaran BUMD," ungkapnya.

Catatan hasil pendalaman Raperda APBD 2020 bersama Komisi C DPRD DKI, tidak mengalami perubahan saat pembahasan KUA PPAS sebesar Rp 849,32 miliar.

Sedangkan Komisi D DPRD bidang pembangunan sepakat menetapkan pagu anggaran sebesar Rp 17,75 triliun dengan sejumlah catatan penting untuk didalami di Banggar DPRD DKI. Salah satunya mengenai rumah susun yang belum teralirkan air bersih.

"Dewan sepakat meminta Dinas SDA DKI membantu pemenuhan aliran air bersih bagi warga rumah susun," jelas Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Sementara Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, menuturkan pagu anggaran saat pendalaman RAPBD 2020 naik dari Rp 17,3 triliun menjadi Rp 17,5 triliun.

"Penyesuaian pagu anggaran untuk mendukung rencana integrasi kader dasa wisma, PKK dan Jumantik yang menyasar kegiatan operasional dan pemberdayaan orientasi Carik Jakarta tingkat kelurahan," tandasnya.  

TOP