Retribusi Non Tunai Dinilai Mampu Cegah Penyimpangan

Reporter : Andry | Editor : Erikyanri Maulana | Rabu, 17 Desember 2014 15:10 WIB | Dibaca 5374 kali
Retribusi Non Tunai Dinilai Mampu Cegah Penyimpangan (Foto : / Beritajakarta.id)

Pembayaran retribusi dengan cara autodebet atau non tunai di rumah susun sewa (rusunawa) Marunda diyakini akan memupus praktis mafia rusun dan segala penyimpangan di lapangan. Sistem pembayaran retribusi non cash melalui Kartu Jakarta (Jak-Card) juga membantu pengelola rusun dalam melakukan penagihan dan monitoring. Terlebih, kartu buatan Bank DKI tersebut didesain multifungsi sebagai kartu anggota penghuni rusun dan kartu ATM.

"Jadi, dengan non tunai ini, saya kira aman. Orang-orang kita juga aman, dari pada mereka nagih "

"Bagus, kartu itu akan membantu pengelola untuk menguras risiko dari sistem pembayaran dengan tunai. Jadi, dengan non tunai ini, saya kira aman. Orang-orang kita juga aman, dari pada mereka nagih," ujar Yonathan Pasodung, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Rabu (17/12).

Dikatakan Yonathan, sistem penarikan retribusi sewa rusun dengan menggunakan autodebet melalui kartu Jak-Card ini baru diterapkan di Rusunawa Marunda sebagai pilot project (percontohan). Ke depan, pembayaran retribusi non tunai tersebut akan diterapkan di seluruh rusunawa yang ada di ibu kota.

‎"Layanan ini baik sekali untuk membantu pengelola rusun mengamankan uang. Rusun juga jadi tidak bisa dioperalihkan ke siapapun lagi," tegasnya.

Ditambahkan Yonathan, kartu autodebet virtual account ini hanya diberikan kepada para penghuni rusunawa yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan Surat Perjanjian Penghunian (SPP).

"Jadi hanya penghuni yang memiliki KTP dan SPP yang kami terbitkan virtual account. Sebelumnya kita validasi lebih dulu," tuturnya.

Jonathan mengungkapkan, penghuni rusunawa Marunda di cluster A dan B berjumlah sekitar 6000 orang. Sedangkan di cluster C mencapai 3000 orang. Ribuan penghuni rusun itu dikenakan tarif retribusi sewa rusun dengan besaran bervariasi sesuai dengan lantai dan ukuran hunian.

"Tarif retribusinya bervariasi, kalau warga program relokasi di lantai V itu dikenakan Rp 156 ribu setiap bulan. Di lantai bawah yang paling mahal, bisa Rp 245 ribu perbulan," tandasnya.

TOP