Tertibkan Monas, DKI Dapat Dukungan TNI & Polri

Reporter : Erna Martiyanti | Editor : Widodo Bogiarto | Rabu, 06 Agustus 2014 10:09 WIB | Dibaca 3772 kali
(Foto : Andry / Beritajakarta.id)

Saat menggelar penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monas, Pemprov DKI Jakarta kerap memperoleh hambatan. Sebab aktivitas PKL di Monas disinyalir dibekingi oknum TNI atau Polri. Kedepan, dalam penertiban PKL, Pemprov DKI dipastikan mendapatkan dukungan dari petinggi kedua lembaga tersebut.

" Kemarin Pangdam telepon. Kapolda juga telepon. Yang jelas, Pangdam sama Kapolda serius membantu kita dalam menertibkan Monas"

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengaku, Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal  Mulyono dan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno telah menyatakan mendukung Pemprov DKI menertibkan kawasan Monas.

"Kemarin Pangdam telepon. Kapolda juga telepon. Yang jelas, Pangdam sama Kapolda serius membantu kita dalam menertibkan Monas," kata basuki di Balaikota,  Selasa (5/8).

Sementara terkait dengan salah satu personel Satpol PP yang diamankan oleh pihak kepolisian, hanya salah paham. Dirinya juga telah ditemui oleh beberapa anggota TNI dari unit Garnisun. Dalam pertemuan tersebut, mantan anggota Komisi II DPR itu mengaku memang mengeluhkan mengenai adanya oknum TNI yang menjadi beking PKL di Monas.

"Saya ketemu kok di dalam kemarin. Mereka tidak intimidasi. Baik-baik saja. Saya bilang, kalau ada oknum TNI yang jadi beking, Satpol PP jadi takut. Supaya tidak takut dipersenjatai, dikasih rompi antipeluru. Terus dilatih nembak yang benar," ujar Basuki.

Selain mendapat dukungan dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk menertibkan kawasan Monas, Pemprov DKI juga didukung oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Menginggat untuk kemananan kawasan Monas bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI saja.

"Monas ini milik bersama, ada kepentingan Paspampres juga. Karena berada di wilayah ring 1 dan di dekat Istana Negara," kata Heru Budi Hartono, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta.

Tak hanya menertibkan PKL, DKI juga akan menegakkan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan di Monas. Terlebih banyak pelanggaran yang dilakukan seperti, tindak asusila serta parkir sembarangan di wilayah Monas. ‎"Semuanya menginginkan adanya kenyamanan di wilayah Monas," katanya.