Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial


Rapat Evaluasi perlunya Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang di landasi dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomer 632 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Gubrnur Propinsi DKI Jakarta nomer 1210 tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Propinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi di adakan di Kantor Penghubung Mitra Praja (20/04/2018). Rapat di pimpin oleh Bupati Jakarta Kepulauan Seribu dan hadiri oleh  para Kominda Kabupaten Kepulauan Seribu serta jajaran ASN pemkab lainnya. (Foto: Sudin Kominfotik Kepulauan Seribu)

  • Bupati bacakan SK Gubernur no. 632 th 2018 tentang pembentukan Tim terpadu penangan konflik sosial
  • Bupati, Irmansyah ingatkan kembali bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara Netral dan tidak memihak
  •  Habib perwakilan dari Kesbangpol Propinsi DKI jelaskan perlu adanya dokumentasi urutan-urutan kejadian
  • Lurah pulau Pari, Surahman (kanan) meminta ini semua di serahkan saja kepada hukum yang berlaku
  • Maman, Ketua FKDM mewaspadai adanya oknum yang memprovokatori dari organisasi yang mengetahui jalannya pemerintah
  •  Perwakilan dari kantor BPN Jakarta Utara terangkan bukti pengajuan pengaduan permohonan bila lengkap dapat di proses
  • Rojali dari Dewan Kabupaten meminta agar ada ketrbukaan kepada Masyarakat di pulau Pari
  • Unsur Kepolisian memandang pemasalahan konflik dipulau Pari ini belum di pastikan tidak akan menyebar ke pulau-pulau lain
  • Suasana Rapat

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Bupati bacakan SK Gubernur no. 632 th 2018 tentang pembentukan Tim terpadu penangan konflik sosial

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Bupati, Irmansyah ingatkan kembali bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara Netral dan tidak memihak

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Habib perwakilan dari Kesbangpol Propinsi DKI jelaskan perlu adanya dokumentasi urutan-urutan kejadian

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Lurah pulau Pari, Surahman (kanan) meminta ini semua di serahkan saja kepada hukum yang berlaku

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Maman, Ketua FKDM mewaspadai adanya oknum yang memprovokatori dari organisasi yang mengetahui jalannya pemerintah

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Perwakilan dari kantor BPN Jakarta Utara terangkan bukti pengajuan pengaduan permohonan bila lengkap dapat di proses

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Rojali dari Dewan Kabupaten meminta agar ada ketrbukaan kepada Masyarakat di pulau Pari

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Unsur Kepolisian memandang pemasalahan konflik dipulau Pari ini belum di pastikan tidak akan menyebar ke pulau-pulau lain

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Suasana Rapat